BANGGASIDOARJO.COM – Kebijakan anggaran Pemkab Sidoarjo yang memunculkan kontradiksi. Badan Anggaran (Banggar) DPRD menemukan nilai alokasi dana untuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) justru meningkat pesat. Padahal, anggaran untuk pembangunan melorot.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo menangapi anggaran belanja tersebut langsung diusulkan dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Baik dinas, badan, maupun instansi lain. Para pejabat pun mengeluh.
Program-program penting ini ternyata tidak didukung anggaran yang cukup. Sebut saja dispendukcapil. Anggaran belanja langsung pada 2019 mencapai Rp 7,7 miliar. Tapi, pada 2020, nilainya bakal merosot menjadi Rp 3,4 miliar.
Pembangunan yang berupa bidang infrastruktur, selalu berjalan di akhir tahun. Akibatnya, kualitas bangunan kantor, sekolah, serta jalan tidak sesuai spesifikasi. ’’Karena dikerjakan tergesa-gesa,’’ terangnya
Selain, lambatnya pembangunan berdampak pada anggaran. Setiap tahun ada dana pembangunan yang tak terserap. Dampaknya, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) meningkat. ’’Contohnya 2018, jumlah silpa pemkab mencapai Rp 1,028 triliun,
Pada 2019 ini pun, silpa diprediksi masih membengkak. Sebab, hingga Oktober, serapan anggaran OPD minim. Persentasenya baru 43,95 persen.
sumber:jawapos[dot]com
